Rekapitulasi Pelayanan Dinsos P3A Kabupaten Banyumas Semester I Tahun 2026

Banyumas — Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Banyumas terus berkomitmen memberikan pelayanan publik yang mudah diakses, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai jenis layanan sosial, perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan, serta fasilitasi bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas pelayanan publik, Dinsos P3A Kabupaten Banyumas menyampaikan rekapitulasi pelayanan yang telah dilaksanakan selama Semester I Tahun 2026, yaitu periode Januari sampai dengan Juni 2026.

Berdasarkan rekapitulasi pelayanan publik Semester I Tahun 2026, terdapat 2.189 layanan yang telah diberikan melalui berbagai jenis pelayanan di lingkungan Dinsos P3A Kabupaten Banyumas.

Layanan dengan jumlah paling banyak adalah Cek Kepesertaan DTSEN, yaitu sebanyak 1.954 layanan. Layanan ini menjadi salah satu bentuk fasilitasi masyarakat dalam memperoleh informasi terkait kepesertaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang dilaksanakan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Kantor Dinsos P3A Kabupaten Banyumas.

Selain itu, sejumlah layanan lainnya juga telah dilaksanakan, antara lain:

• Konsultasi Bantuan Sosial: 6 layanan;
• Fasilitasi Alat Bantu untuk Disabilitas Fisik: 51 layanan;
• Fasilitasi Penyaluran Pelatihan untuk Disabilitas Usia Produktif: 0 layanan;
• Layanan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga): 5 layanan;
• Permohonan Rekomendasi Disabilitas dan Lansia (Terlantar) ke Panti Rehabilitasi: 65 layanan;
• Permohonan Rekomendasi Adopsi Anak: 9 layanan;
• Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak: 86 layanan;
• Pelayanan Izin Ziarah TMPN Tanjung Nirwana Purwokerto: 7 layanan;
• Permohonan Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS): 6 layanan.

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Selain pelayanan langsung kepada masyarakat, Dinsos P3A Kabupaten Banyumas juga menyediakan berbagai kanal pengaduan sebagai sarana masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, aspirasi, keluhan, maupun laporan terkait penyelenggaraan pelayanan.